laporan keuangan partai politik. Kaitannya dengan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh partai politik, di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik, diatur bahwa Partai Politik wajib menyampaikan. laporan keuangan partai politik

2002 tentang partai politik dan UU No. apakah implementasi pelaporan keuangan pada Partai Politik Nasional Demokrat telah sesuai dengan apa yang tercantum pada PSAK No 45. 2020. sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaporan keuangan partai politik seharusnya menjadi perhatian kita semua karena penyelenggaraan sistem politik yang demokratis di suatu negara ditentukan oleh penyeleng- Website DPD & DPC Partai Demokrat; Regulasi & Keputusan Partai; Laporan Keuangan; Statistik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Sistem ini harus dapat mencatat transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 500. Browse. 94 3. Dalam pasal 34A ayat. (3) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1laporan keterbukaan informasi keuangan, struktur anggaran dan program partai politik di nusa tenggara barat (PDF) LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN, STRUKTUR ANGGARAN DAN PROGRAM PARTAI POLITIK DI NUSA TENGGARA BARAT | Ervyn Kaffah - Academia. U. Unduh laporan lengkapnya di. 93 2. 2011, Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 537. “Jadi bisa membuat publik atau auditor lebih mudah untuk menilai. 2 Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN TA 2009. ARSIP. Teori transparansi yang. Pakta Integritas Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Badan. LAPORAN KEUANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH DKI JAKARTA PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2017. Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek”. Oleh karena itu dalam penggunannya harus ada pertanggungjawaban yang didasarkan. Download. ICW dan PAN memasuki proses sidang ajudikasi karena PAN. 469. Beberapa jenis audit yang akan dilakukan terhadap laporan keuangan partai politik adalah sebagai berikut: Audit atas. 2 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan laporan keuangan yang ada dengan peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang mengatur pelporan keuangan partai politik tentunya juga berdasarkan PSAK 45 yang menjadi dasar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. 31 tahun 2002, parpol memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima yang terbuka untuk diketahui oleh. Laporan keuangan PKS tahun 2020 berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana partai, serta hasil audit independen. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diDalam pedoman penyusunan laporan keuangan partai politik diatur dalam SK KPU No. Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik. 157. (2015). bantuan keuangan Partai Politik, pemerintah memandang beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Entitas Laporan Keuangan • Tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik. habis, dan penggunaanjasa yangdibiayaidaridana Bantuan Keuangan Parpol. Laporan keuangan partai politik harus dibuat transparan dan dibisa dipertanggungjawabkan. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP. Sebab, dia menilai, transparansi diperlukan demi terjaminnya keterbukaan informasi publik oleh partai politik sebagai badan publik. laporan neraca; dan. Pertanggungjawaban Penggunaan Ban tuan Keuangan Partai Politik; b. Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Permendagri. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, Kamis 23 Juni 2022 melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai. Standar akuntansi ini. Selain penggunaan bantuan dana parpol, pihaknya juga menyerahkan laporan hasil keuangan pemerintah daerah. Judul. Bimbingan Penyusunan Laporan Keuangan Parpol Regional Jakarta. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menyusun laporan keuangan partai politik secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Mei Susanto. Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta 11 f Materi “Pencalonan Anggota DPR, DPD dan. K H . Laporan Keuangan DPP Partai Gerindra Audited 2021 Download Audited 2020 Download Audited 2019 Download Audited 2018 Download Audited 2017 Download Audited 2016 Download Statistik Keuangan 2017-2020 Download Audited 2015 Download 2017 – 2019 Download Audited 2013-2014 Download Audited 2011-2012. Meski sudah molor hingga satu bulan lebih, baru Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat yang memberikan laporan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan. JAKARTA, KOMPAS. INFOASN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan. Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, Pasal 34A menyebutkan, partai politik berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD. (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat. • Entitas pelaporan keuangan partai politik terdiri dari: (a) pengurus tingkat pusat, (DPP) (b) pengurus daerah tingkat I, (DPD 1) (c) pengurus daerah tingkat II, (DPD 2)BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2019-2024. . Keuangan Partai Politik 1) Keuangan partai politik bersumber dari : a) Iuran anggota b) Sumbangan yang sah menurut hukum c) Bantuan dari anggaran negara 14 f 2) Sumbangan yang sah. pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk partai politik yang harus diaudit Akuntan publik) ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian, 2007). Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 31,20% 68,80% - - 12. untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. laporan neraca; dan c. - Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa. Salah satunya yakni hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (banparpol) yang berasal dari uang rakyat yakni dari APBN dan APBD. Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun 2020 dari 51 laporan hasil pemeriksaan, yang sesuai ada 44, dan yang sesuai dengan. Laporan arus kas; Cacatan atas laporan keuangan. 14-08-2023. 688 Bangunan dalam proses Rp 449. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikDAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Salah satu tugas terbesar dalam reformasi demokrasi di Indonesia adalah terkait keuangan partai politik peserta pemilu. Dalam ketentuan. (2)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiridengan dokumen bukti pendukung yanglengkap dan sah serta. com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah mengajukan bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) sebesar Rp 3 ribu per suara yang didapatkan dari Pemilu terakhir. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam. Pertama, terdapat faktor pembelajaran dalam partai politik. Dalam Bastian (2007) selain mengacu pada PSAK no. 2015/No. 87 1. Monday, 11 February 2013 - 00:00. Keuangan (BPK) dan UU Nomor 1 5 Tahun 2004 tertano ?emeriksaan Penoelolaan dan TanõŒuno Jawab Keuangan Neoara, BPK telah melakukar- pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penoeluaran Bantuan Keuangan Par-ai PolitiK (Banparpol) dari APE;N TA 2017 pada Dewan Pimpinan Pusat Partai PDlitik di Jakarta. pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Studi ini juga membandingkan laporan keuangan partai politik dan pelaksanaannya serta standar akuntansi partai politik yang diterapkan beberapa negara lain. Peraturan Perubahan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikLaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang diserahkan kepada BPK, terdiri atas: Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan, dan. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bers umber dari dana APBD paling. k. Di pengadilan terungkap, Rochmin memberi dana kepada 6 partai politik (Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB, dan PKS) sebesar Rp 885 juta. Pentingnya Laporan Keuangan Parpol yang Menyeluruh, Diaudit, dan Terpublikasi. Tak hanya itu, partai politik juga wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi: Laporan realisasi anggaran partai; Laporan neraca; dan. Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Hlm. Admin blog Kumpulan Contoh Laporan 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh format laporan keuangan partai politik dibawah ini. 2tahun 2008, Undang-undang No. 25 Contoh Surat Pengunduran Diri Resign Yang Baik Dan Benar. Secara umum dalam laporan keuangan partai politik harus mencakup seluruh penerimaan partai politik dan seluruh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik No. Peran partai politik dewasa ini sangatlah penting dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Besaran(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Prinsip pengelolaan keuangan di dalam UU Partai politik dan UU Pemilu meliputi: sumber pendanaan; alokasi penggunaan keuangan; dan pelaporan penggunaan keuangan harus dikelola 3. Manfaat teoritisPartai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik laporan neraca; dan laporan arus kas. Selain mengacu pada PSAK No. com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menantang partai politik (parpol) untuk transparan soal laporan keuangan kepada. Pengamat mengatakan “peraturan kita lemah untuk memaksa partai politik atau aktor politik berlaku. Penyajian Data Proses kedua setelah reduksi data adalah penyajian data. Keuangan Partai Politik sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 233. Undang-Undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban partai politik, seperti tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13. yang menyebutkan bahwa partai politik wajib membuat laporan keuangan dan terbuka untuk diketahui masyarakat. Silakan cek ke laporan keuangan partai atau laporan dana kampanye Pemilu 2004, tidak tercatat satu pun sumbangan dari Rochmin Damhuri. PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. Pemprov DKI mengucurkan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2021 senilai Rp 27,2 miliar. Miftachul Alfin, MSHRM. (2020). "Publik harus beramai-ramai mendorong partai politik untuk mempublikasikan. Partai politik dinilai wajib membuat laporan yang mencakup semua sumber penerimaan keuangan negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik . Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan sosialisasi tentang pedoman penyusunan laporan keuangan bagi Partai Politik (Parpol). Karena publik pun mulai merasa geram dengan kurangnya transparasi para partai politik sehingga dokumen laporan. Bagi Partai Politik sebagai bahan evaluasi terhadap persepsi publik tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik laporan neraca; dan laporan arus kas. UNIT3 TIPIDTER. Rilis; Berita. BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 17 (1) Bantuan Keuangan partai politik dapat digunakan sejak dimulainya Model Alternatif Pendanaan Partai Politik. Keywords: Sejarah Partai Politik, Laporan Keuangan, Partai Politik . Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik; laporan neraca; dan; laporan arus kas. 19 2. Kewajiban Partai Politik Sebagai Badan Publik UU No. a. Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 31 Th. Majene, dan untuk mengetahui Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Salah satu tugas terbesar dalam reformasi demokrasi di Indonesia adalah terkait keuangan partai politik peserta pemilu. BN. Calon Eksekutif; Calon Legislatif; Anggota DPR-RI; Gabung Demokrat; Daftar Caleg; E-PPID. Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, menyebutkan:. KEUANGAN PARTAI POLITIK PENGATURAN DAN PRAKTEK vi dalam defisit demokrasi di Indonesia. Perkembangan Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan. (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas. 31/2002 tentang Partai Politik, dan kemudian UU No. 1 Format Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 2. Kepada Partai Politik, Kita Benci tapi Rindu; Dinamika Koalisi Partai Politik Menjelang Pemilu 2024; Kesalahan Pengelolaan Keuangan: Muda Foya-foya, Tua Menderita. Sejauh ini pihaknya memang sudah melakukan audit terhadap laporan. format surat pernyataan bantuan keuangan partai politik surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan. Kaitannya dengan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh partai politik, di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik, diatur bahwa Partai Politik wajib menyampaikan. Berita. 2/2011 tentang Perubahan Atas UU No. Salah satunya yakni hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (banparpol) yang berasal dari uang rakyat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengadministrasian dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik secara akuntable, sebagaimana diatur permendegri nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas permendegri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara. Semua partai politik ,baik yang ikut pemilu ataupun yang tidak ikut, berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan umum diwajibkan untuk membuat laporan keuangan partai. Keuangan Partai Politik juga diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Peraturan BPK No. BERITA ACARA SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK I. 127 2 Sumbangan dari Calon legislatif-3 Sumbangan dari perseorangan-4 Sumbangan dari. (2) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan secara bertahap 6 (enam). Sejalan dengan penelitian TII, uji informasi publik yang dilakukan ICW beserta mitra kerja di sejumlah daerah juga menemukan gejala serupa,. Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2019. LAPORAN KEUANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH DKI JAKARTA PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2017. Partai Politik. The research method used is a literature study. Sebuah laporan keuangan partai politik baik itu laporan keuangan kampanye ataupun laporan keuangan terkait dengan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak hanya diaudit oleh akuntan publik tetapi juga harus diumumkan kepada khalayak (Ohman dan Zainulbhai, 2007) Memasuki era reformasi ini terjadi sebuah pergeseran perilaku. Formasi Laporan Keuangan Pemerintah Jepang yaitu:Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, par-tai politik harus mampu membangun kapasitas untuk peng-elolaan organisasi dan keuangan yang transparan, efektif, Materi “Daerah Pemilhan” disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Drs. 109. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik oleh BPPKPD · Dipublikasikan 14 April 2018 · Di update 10 Februari 2022 Penyusunan Laporan. Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini, 1. Artikel. 500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. . bahwa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1. BAB I PENDAHULUAN Partai politik menurut Budiarjo (1989) adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Laporan ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas PKS sebagai partai yang berkhidmat untuk rakyat. Salah satunya yakni hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (banparpol) yang berasal dari uang rakyat yakni dari APBN dan APBD.